SBY Digugat Karena Salah Bicara – Berita Terbaru, Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa Keraton Kesultanan diibaratkan sebagai bentuk monarki memicu kemarahan para warga Yogyakarta. Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan jika hal itu adah kesalahan strategi komunukasi presiden. Burhanuddin mengatakan terkait perdebatan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi persoalannya hanya satu yaitu apakah pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur sebaiknya dilakukan langsung melalui penunjukkan atau pemilikan umum.
Presiden SBY terlalu membuat ruang tafsir seolah-olah dia mengugat keistimewaan Yogyakarta. Seharusnya pada pernyataan yang dikeluarkan Presiden SBY hanyalah satu persoalan yang terkait sebuah satu pasal yang sudah sekian lama tertunda karena belum ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, yaitu tentang pemilihan kepala daerah. Namun, Presiden SBY justru mengalihkan pembicaraan tersebut dan menuju ke arah monarki yang seharusnya pada ucapan terebut, SBY menjelaskan kata tersebut. Burhanuddin mengatakan dalam ilmu politik, ada dua jenis monarki. Pertama, Monarki absolute yang tidak sejalan dengan demokrasi dan kedua adalah monarki konstitusional yang sejalan dengan demokrasi.
Mungkin pernyataan itulah yang membuat polemic media massa yang menanggap salah tentang pembicaraan Presiden SBY. Perdebatan soal konsep pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY sebenarnya tak perlu terjadi jika Presiden bertemu langsung dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan berdiskusi langsung. Burhanuddin membantah dengan anggapan sebagian pihak bahwa SBY mempersoalkan keistimewaan DIY lantaran Sultan kini aktif di organisasi Nasional Demokrat pimpinan politisi Surya Paloh.
Facebook comments: