Kurtubi: Batu Bara Harus Dikenakan Bea Keluar

Kurtubi: Batu Bara Harus Dikenakan Bea Keluar, Pengamat energi, Kurtubi, berpendapat bahwa barang tambang batu bara harus dikenakan bea keluar. “Ekspor (batu bara) harus dibatasi. Bentuk pembatasan ya dengan dikenai bea keluar,” sebut Kurtubi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (17/6/2012).

Menurut dia, selama ini pertambangan batu bara cenderung merusak lingkungan. Usaha pertambangan batu bara pun terus bermunculan. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena tidak ada limitasi untuk pengeluaran izin usaha pertambangan (IUP). Sekalipun demikian, Kurtubi mengatakan, penerimaan negara dari pajak royalti batu bara sangat kecil ketimbang komoditas minyak dan gas.

Dia melanjutkan, uang hasil tambang batu bara masuk ke saku para pejabat di daerah dan pengusahanya. “Yang untung pejabat daerah dan pengusaha, yang rugi ya anak-anak kita di masa depan,” sambungnya.

Untuk itu, Kurtubi sangat setuju bila ekspor batu bara dibatasi. Caranya dengan mengenakan bea keluar seperti yang sudah dilakukan untuk bahan mineral lain. Pemerintah, ungkap Kurtubi, harus berani mengimplementasikan bea keluar terhadap batu bara, sekalipun beredar isu bahwa ada menteri yang punya usaha tambang batu bara. “Kewibawaan pemerintah harus ditegakkan, walaupun ada oknum pemerintah sendiri atau pihak lain. Ya pemerintah nggak boleh mundur,” ujarnya.

Menurut keterangan dari Kementerian Perdagangan, pengenaan bea keluar terhadap komoditas batu bara belum dibahas. Hal yang sedang dibahas adalah rencana pengendalian ekspor dengan kuota pengapalan batu bara. “Belum kami bahas. Bisa saja terjadi (pengenaan bea keluar). Kalaupun mau diterapkan untuk kontrak karya, itu akan sulit karena sudah terikat dengan keharusan mereka (pajak badan, royalti),” sebut Deddy Saleh, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, di Jakarta, Jumat (15/6/2012).

Ia mengatakan, Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membahas rencana pengendalian ekspor batu bara melalui penetapan kuota. Sekarang ini, keduanya sedang mengumpulkan data penguasaan lahan dan jumlah deposit dari setiap perusahaan tambang yang mengajukan diri sebagai pengekspor terdaftar.

Data itu akan digunakan sebagai basis penghitungan kuota. “Kami memang menyiapkan waktu tiga bulan sebelum menetapkan betul itunya (kuota).


Tag :
Berikan Komentar Anda Mengenai Kurtubi: Batu Bara Harus Dikenakan Bea Keluar